Tingkatkan Literasi Pertanahan, Bhabinkamtibmas Notoprajan Dampingi Penyuluhan Legalitas Sertifikat Tanah

 

Bhabinkamtibmas Kelurahan Notoprajan, Aipda Apco Tri Nurhartanto, Amd., menghadiri kegiatan penyuluhan hukum bertajuk "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Legalitas Sertifikat Hak Atas Tanah" di Aula Kelurahan Notoprajan, Jalan Wahid Hasyim, Yogyakarta, Senin (9/3/2026).

 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai upaya memberikan edukasi mendalam kepada warga mengenai kepastian hukum kepemilikan aset tanah.

 

Penyuluhan ini menghadirkan narasumber ahli dari UMY, yakni DR. Reni Anggraini, S.H., M.Kn. dan Sunomo, yang memaparkan materi terkait prosedur pendaftaran tanah, fungsi hukum sertifikat sebagai alat bukti terkuat, serta langkah-langkah dalam menghadapi potensi sengketa pertanahan di wilayah perkotaan.

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pemangku wilayah di Kelurahan Notoprajan, meliputi para Ketua Kampung, Ketua RW, serta Ketua RT se-Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan. Kehadiran para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat menjadi penyambung lidah informasi kepada warga di lingkungannya masing-masing.

 

Aipda Apco Tri Nurhartanto menjelaskan bahwa kehadiran Polri dalam forum ini adalah untuk mendukung terciptanya ketertiban administrasi dan kepastian hukum di masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai legalitas tanah dinilai mampu meminimalisir potensi konflik sosial yang kerap dipicu oleh sengketa lahan.

 

"Kami sangat mengapresiasi langkah PKBH UMY dalam memberikan edukasi ini. Pengetahuan mengenai legalitas sertifikat tanah sangat dibutuhkan warga agar memiliki pegangan hukum yang sah atas hak-hak mereka. Dengan masyarakat yang sadar hukum, kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya konflik pertanahan dan tindakan melanggar hukum lainnya di wilayah Notoprajan," ujar Aipda Apco. (Humas Polsek Ngampilan)